Arsip Kategori: Implementasi TI
Pelatihan E Office SKP Elektronik dan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Beriringan dengan derasnya arus reformasi birokrasi, maka aparatur negara saat ini dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan pada Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia melakukan penyempurnaan penilaian kinerja PNS yang semula menggunakan DP3 menjadi pola dan mekanisme penyusunan serta penilaian dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja PNS, yang secara efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2014.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sulawesi Selatan
Statistik sektoral adalah statistik yang implementasinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan data tersebut menjadi acuan untuk menyusun sebuah perencanaan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.
Pelatihan Administrator Website Pemda dan Portal OPD – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik, instansi/lembaga pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya secara optimal, salah satunya diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel. Dan agar dapat memberikan pelayanan informasi pemerintah kepada publik/masyarakat maka salah satu langkah yang relevan dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mengembangkan atau membuat website.
Pelatihan E Office SKP Elektronik – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Penilaian dan penyusunan sasaran kerja pegawai saat ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis karena hasil dari SKP yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja selanjutnya. Oleh karena itu sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka penyusunan dan pengelolaan sasaran kerja pegawai sebaiknya mengimplementasikan aplikasi atau Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai Elektronik (E-SKP).
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral – DISKOMINFO dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, DISKOMINFO Kabupaten Karawang, dan DISKOMINFO Kabupaten Barito Selatan
Data statistik sektoral adalah data statistik yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/lembaga pemerintah tertentu, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan. Sehingga Badan Pusat Statistik yang bertugas menyediakan data statistik dasar yang selanjutnya diolah menjadi data statistik sektoral oleh instansi/lembaga pemerintah atau masyarakat umum untuk penelitian atau tugas dan tujuan tertentu.
Pelatihan E-Office – Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Saat ini penyelenggaraan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer adalah sangat penting bagi instansi pemerintah. Karena dengan memanfaatkan sistem informasi mananajemen kepegawaian di instasi pemerintah akan mempermudah beberapa hal diataranya kenaikan pangkat reguler, kenaikan gaji berkala, usulan Satyalancana Karya Satya, pensiun, dan lain-lain.
Pelatihan Penerapan Perkantoran Elektronik dengan Aplikasi Berbasis Web – Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku
Cepatnya berkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi peradaban secara global, dan turut serta memberikan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga saat ini pemanfaatan teknologi informasi di dalam kegiatan pemerintahan (e-governement) mutlak harus dilaksanakan. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dengan implementasi perkantoran elektronik yang mengganti proses administrasi perkantoran tertentu berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi serta jaringan komputer intranet dan internet. Jadi implementasi perkantoran elektronik adalah salah satu solusi yang akan memberikan akibat peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi yang akhirnya meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah atau OPD untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik. Dan karena Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Pelatihan E Office SKP Elektronik – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Olah karena itu, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Aplikasi SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistika Kabupaten Raja Ampat & Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Ngawi
Pelatihan Perkantoran Elektronik dengan aplikasi SIMDATA-INFO Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistika Kabupaten Raja Ampat
Data dan informasi adalah sekumpulan objek, variable tertentu yang dapat diolah sedemikian rupa dengan teknik pengolahan data guna mendapatkan informasi yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengolah serta menentukan kebijakan atau keputusan. Dan beberapa gabungan data dengan formulasi tertentu juga dapat disusun menjadi suatu informasi maupun indikasi data yang baru. Sehingga dengan memadukan antara orang, instrumen, teknologi media, dan prosedur dapat menjadi informasi yang berguna sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat, yang disebut dengan sistem informasi.
Pelatihan E Office Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, salah satunya disebutkan tentang Statistik Sektoral yang merupakan statistik dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan institusi tertentu dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Karena adanya keragaman data statistik seiring dengan bertambahnya ruang lingkup pembangunan dari tahun ke tahun,
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Saat ini data dan informasi bukan lagi sekedar pelengkap bagi sebuah instansi/lembaga pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, karena informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang bisa menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sehingga data dan informasi memiliki peran untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah maupun kebijakan pembangunan yang diharapkan. Dan untuk merealisasikan informasi yang tepat dan akurat tentunya dibutuhkan data-data yang lengkap, beruapa data dan informasi multi sektoral yang bisa didapat baik dari internal dinas, maupun peran stakeholders dan masyarakat.
