Arsip Kategori: Implementasi TI
Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan aplikasi SIMDATA-INFO dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan manfaat pengelolaan data statistik sektoral diantaranya adalah untuk mengetahui kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, sehingga dapat menentukan skala prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta memperkirakan resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.
Bimbingan Teknis Kearsipan Elektronik (E-Filing) dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Kapuas Provinsi provinsi Kalimantan Tengah
Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau instansi pemerintah, dan pengelolaan arsip merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga atau instansi. Sehingga pengelolaan arsip merupakan kegiatan administrasi formal rutin yang terkait dengan aspek legal dan tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis. Dan karena kemajuan Teknologi Informasi saat ini serta keharusan penerapan e-goverment di bidang kearsipan, maka implementasi kearsipan elektronik bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban dan kebutuhan.
Pelatihan Administrator Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP) dari Dinas Pendidikan (DISDIK) Provinsi Papua
Pengelolaan kantor yang baik dan modern (sesuai dengan kemajuan teknologi informasi) akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Instansi Pemerintah secara keseluruhan, karena kantor merupakan pusat sistem administrasi. Sehingga dengan implementasi proses administrasi berbasis elektronis yang memanfaatkan fasilitas jaringan intranet dan internet akan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran baik internal kantor sendiri maupun publik.
Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Data dan informasi memilik peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yg akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral.
Pelatihan SKP Elektronik dari Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Papua
SKP yang merupakan pengganti DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai. Sehingga dalam SKP, penilaian prestasi kerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kemudian dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini pengelolaan SKP memerlukan sebuah instrumen berbasis teknologi informasi agar pengelolaan SKP dapat lebih tepat, cepat serta lebih baku.
Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Gedung dan Inventarisasi Aset (SIMADURIA) – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa setiap SKPD wajib melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang mengatur kewajiban inventarisasi nantinya dapat mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) – Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Provinsi Jawa Timur
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Dan pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.
Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dokumen dan disimpan dalam suatu media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau institusi negara, pemerintahan daerah, dan organisasi. Dan selain itu arsip merupakan dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, serta harus disimpan dan dipelihara ditempat khusus sebagai referensi. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, arsip terkait dengan aspek legal tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis.
Pelatihan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Saat ini tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sangat besar, sehingga instansi/lembaga pemerintah harus dapat mengedepankan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Pelatihan Document Management System (DMS) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah
Document Management System (DMS) adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan arsip kepegawaian dan penataan tata naskah kepegawaian secara sistematis. Dan saat ini menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah.
Pelatihan E-Office SKP Elektronik dari Fakultas Kehutanan UNLAM Banjarbaru Kalimantan Selatan
Penilaian kinerja bagi (ASN) Aparatur Sipil Negara, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Aparatur Sipil Negara. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai adalah merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan Penyelenggaraan SKP yang baik dan akuntabel akan mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai, dan akan membawa perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pelatihan E-Office Kearsipan Elektronik dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan
Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern adalah pemanfaatan teknologi melalui penerapan e-government dalam mengelola arsip secara tertib dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan, bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
