MENU

Arsip Kategori: Implementasi TI

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-Office) – Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-Office) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab Fakfak Prov Papua Barat April 2018

Di dalam bidang pemerintahan, data dan informasi digital memegang peranan penting sebagai salah satu media informasi yang dapat digunakan untuk mempublikasikan  informasi-informasi yang bersifat internal antar institusi maupun sdm pemerintahan. Contoh informasi yang sering dipublikasikan adalah agenda kegiatan pemerintah, penyuluhan, edukasi, data statistik kependudukan maupun informasi lain untuk publik. Data dan informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Sehingga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelatihan E-Government Simdata Info – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Maret 2018Berbagai upaya kegiatan pengumpulan data untuk menyusun indikator pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sensus, survei, dan sistem pelaporan. Dan pengumpulan data sektoral melalui sistem pelaporan umumnya dilakukan oleh departemen sektor. Data statistik daerah yang dimiliki akan memberikan arti penting setelah diolah serta disajikan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh aparatur maupun publik.

Pelatihan Perkantoran Elektronik ( E-Office) – Sekretariat Daerah (SEKDA) – Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan E-Gov Perkantoran Elektronik Sekretariat Daerah (SEKDA) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Maret 2018

E Government atau yang dikenal dengan E Gov merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. Implementasi E Government dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi serta pelayanan untuk publik dan bisa diaplikasikan untuk yudikatif, legislatif serta administrasi publik dengan tujuan meningkatkan efesiensi internal.

Implementasi Teknologi Informasi – Bimtek Operator Website Portal Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Implementasi Teknologi Informasi Website Portal OPD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Maret 2018

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan sdm di dalam mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang di koordinir oleh Diskominfo Kabupaten Boven digoel adalah dengan mengembangkan Website Portal Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-OFFICE) – Tata Naskah Kepegawaian Elektronik (DMS) – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-OFFICE) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Februari 2018

Didalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document agar pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Pelatihan e-Government – Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Elektronik dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang

Pelatihan e-Government Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang Desember 2017

Dengan adanya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Yang disebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem penilaian terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja (format penilaian pengganti DP3) dengan bobot nilai 40%. Kemudian SKP harus disusun oleh tiap PNS tiap tahun di bulan Januari dan di disetujui oleh atasan langsung, serta digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP tersebut digunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja.

Pelatihan E-Government – Pengolahan Data dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pelatihan e-Government Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Timur November 2017

Adanya data statistik sektoral yang dimiliki instansi pemerintah atau Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dengan data yang ada dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen menjadi suatu informasi yang dapat ditampilkan melalui media TV atau layar datar, yang secara umum dapat disebut dengan “Sistem Tampilan Informasi” atau  Information Display System (IDS).

Pelatihan e-Government Sistem Informasi Pembayaran SPP (SIP SPP) dari Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Provinsi Papua

Pelatihan e-Government Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Provinsi Papua November 2017

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini memunculkan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang baik, untuk itu diperlukan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan/manajemen lembaga pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, proses, dan prestasi belajar peserta didik.

Pelatihan e-Government – Sistem Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (e-Scheduling) dari Bagian TU dan Humas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Pelatihan e-Government Bagian TU dan Humas Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya September 2017

Salah satu kegiatan di sebuah lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta adalah menyusun jadwal kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan produktifitas sehingga mengurangi waktu-waktu yang tidak efisien, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada serta mengurangi keterlambatan suatu pekerjaan yang memiliki batas waktu penyelesaian.

Pelatihan e-Government Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA) – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Pelatihan e-Government Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA) - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Agustus 2017

Guna melaksanakan proses penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dengan lebih baik, efektif dan efisien. Maka Bagian Hukum Setda memerlukan instrumen yang tepat, salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA).

Pelatihan e-Government Sistem Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (e-Scheduling) – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Juli 2017

Pelatihan e-Government baru Yogya Executive School Juli 2017

Salah satu kegiatan rutin administrasi suatu instansi adalah pengelolaan data dan informasi tertulis yang dilakukan serta dipublikasikan secara teratur, sistematis dan mengikuti kegiatan organisasi,untuk menunjang keberhasilan kegiatan instansi yang bersangkutan atau disebut dengan penjadwalan kegiatan. Penjadwalan kegiatan merupakan bagian dari upaya manajemen yang bersifat strategis agar organisasi dapat mencapai tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dengan mengurangi waktu jeda atau menganggur, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengurangi keterlambatan suatu pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian, sehingga terjadi peningkatan kinerja instansi tersebut.

Pelatihan e-Government – Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua

Pelatihan e-Government Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP)- Provinsi Papua

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang juga mempengaruhi perkembangan kehidupan ketatanegaraan serta politik kebangsaan. Dan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mana harus memiliki produk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.