Arsip Kategori: Implementasi TI
Pelatihan Penerapan Perkantoran Elektronik dengan Aplikasi Berbasis Web – Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku
Cepatnya berkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi peradaban secara global, dan turut serta memberikan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga saat ini pemanfaatan teknologi informasi di dalam kegiatan pemerintahan (e-governement) mutlak harus dilaksanakan. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dengan implementasi perkantoran elektronik yang mengganti proses administrasi perkantoran tertentu berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi serta jaringan komputer intranet dan internet. Jadi implementasi perkantoran elektronik adalah salah satu solusi yang akan memberikan akibat peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi yang akhirnya meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah atau OPD untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik. Dan karena Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Pelatihan E Office SKP Elektronik – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan Perka BKN Nomor 1/2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Olah karena itu, maka PNS diwajibkan untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Aplikasi SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistika Kabupaten Raja Ampat & Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Ngawi
Pelatihan Perkantoran Elektronik dengan aplikasi SIMDATA-INFO Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistika Kabupaten Raja Ampat
Data dan informasi adalah sekumpulan objek, variable tertentu yang dapat diolah sedemikian rupa dengan teknik pengolahan data guna mendapatkan informasi yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengolah serta menentukan kebijakan atau keputusan. Dan beberapa gabungan data dengan formulasi tertentu juga dapat disusun menjadi suatu informasi maupun indikasi data yang baru. Sehingga dengan memadukan antara orang, instrumen, teknologi media, dan prosedur dapat menjadi informasi yang berguna sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat, yang disebut dengan sistem informasi.
Pelatihan E Office Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Madiun Provinsi Jawa Timur
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, salah satunya disebutkan tentang Statistik Sektoral yang merupakan statistik dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan institusi tertentu dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Karena adanya keragaman data statistik seiring dengan bertambahnya ruang lingkup pembangunan dari tahun ke tahun,
Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Bidang Statistik Dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Saat ini data dan informasi bukan lagi sekedar pelengkap bagi sebuah instansi/lembaga pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, karena informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang bisa menentukan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sehingga data dan informasi memiliki peran untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah maupun kebijakan pembangunan yang diharapkan. Dan untuk merealisasikan informasi yang tepat dan akurat tentunya dibutuhkan data-data yang lengkap, beruapa data dan informasi multi sektoral yang bisa didapat baik dari internal dinas, maupun peran stakeholders dan masyarakat.
Pelatihan E Office Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) Universitas Kristen Indonesia DKI Jakarta
Setiap lembaga atau institusi pasti tidak pernah terlepas dari kegiatan operasional rutin administrasi, sehingga peran kearsipan dalam mengelola surat sangat diperlukan untuk menunjang kinerja sebuah kantor. Dan pada era teknologi informasi seperti saat ini, sistem kearsipan sudah masuk pada tahapan yang didukung oleh teknologi informasi berupa komputerisasi kearsipan dokumen. Komputerisasi kearsipan dokumen memberikan kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan, pencarian, hingga penemuan kembali, dokumen dalam suatu lembaga atau institusi dan organisasi.
Pelatihan Perkantoran Elektronik Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Tahunan (SIM-RKT) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Rencana Kerja Tahunan suatu lembaga pemerintah merupakan kegiatan analisis, penilaian yang sistematis, mengenalkan permasalahan serta mendapatkan solusi untuk nencapai tujuan. RKT disusun sebagai pertanggungjawaban lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang harus diselesaikan dan dicapai setiap tahun.
Pelatihan Perkantoran Elektronik – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (E-FILING) – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Pengelolaan arsip merupakan salah satu kegiatan administrasi yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah organisasi/institusi. Dan bentuk dokumen-dokumen administrasi saat ini masih banyak berupa dokumen dinas tertulis, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan, kehilangan dokumen, serta pendistribusian dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini terjadi perubahan dalam pengelolaan arsip yaitu dengan memanfaatkan media elektronik/digital.
Pelatihan E-Office – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (E-FILING) – Universitas Diponegoro Kota Semarang
Saat ini pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah tidak dapat dihindarkan lagi, karena pengelolaan arsip secara konvensional memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan pengelolaan arsip secara konvensional adalah pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama, dan pendistribusian dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai menjadi kurang efektif. Sehingga untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, harus mengimplementasikan teknologi informasi.
Pelatihan Perkantoran Elektronik – Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Elektronik – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
Seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, saat ini aparatur negara dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan pada tanggal 1 Januari 2014 mulai dilaksanakan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian yang dimaksud adalah untuk mengetahui unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian.
Pelatihan E-Office – Pengolahan Data dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pengembangan daerah saat ini terus di dorong oleh pemerintah daerah untuk segera menerapkan sistem teknologi informasi secara optimal agar transparansi dan keikutsertaan publik dalam pembangunan menjadi lebih baik lagi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini maka penyajian informasi hasil analisa dan pengolahan data dapat dikelola dengan lebih cepat, efektif dan efisien, sehingga dapat digunakan untuk menyusun perencanan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung, yang nantinya dapat mengantisipasi resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.
