Arsip Kategori: Implementasi TI
Pelatihan e-Government Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA) – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Guna melaksanakan proses penyusunan dan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dengan lebih baik, efektif dan efisien. Maka Bagian Hukum Setda memerlukan instrumen yang tepat, salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA).
Pelatihan e-Government Sistem Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (e-Scheduling) – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Juli 2017
Salah satu kegiatan rutin administrasi suatu instansi adalah pengelolaan data dan informasi tertulis yang dilakukan serta dipublikasikan secara teratur, sistematis dan mengikuti kegiatan organisasi,untuk menunjang keberhasilan kegiatan instansi yang bersangkutan atau disebut dengan penjadwalan kegiatan. Penjadwalan kegiatan merupakan bagian dari upaya manajemen yang bersifat strategis agar organisasi dapat mencapai tujuannya yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dengan mengurangi waktu jeda atau menganggur, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengurangi keterlambatan suatu pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian, sehingga terjadi peningkatan kinerja instansi tersebut.
Pelatihan e-Government – Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua
Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang juga mempengaruhi perkembangan kehidupan ketatanegaraan serta politik kebangsaan. Dan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mana harus memiliki produk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Pelatihan Teknologi Informasi – Pengembangan Otomasi Kearsipan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS) – Cepu Provinsi Jawa Tengah
Karena kemajuan teknologi informasi saat ini yang sangat pesat, maka memberikan perubahaan pada tata cara pengelolaan arsip saat ini, dengan memanfaatkan sistem otomasi. Otomasi kearsipan merupakan sistem kearsipan yang menggunakan sarana pengolahan data secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas komputer dan teknologi informasi lainnya.
Pelatihan e-Government – Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Elektronik dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya adalah pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai.
Pelatihan e-Government – SKP Elektronik dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP. Dan SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yg harus dicapai. Sehingga setiap kegiatan tugas jabatan yg akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Pelatihan e-Government – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) dari Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia
Arsip merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dan penting dalam pertanggungjawaban sebuah administrasi pada pengelolaan birokrasi baik organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Banyak permasalahan yang terjadi yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan system penyimpanan arsip. Dan karena pentingnya tugas manajemen kearsipan, maka saat ini banyak pihak yang menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen yang dimilikinya. Karena dengan digunakannya media elektronik diharapkan akan membantu pengelola arsip didalam mengelola dokumen dengan lebih baik serta efektif dan efisien, dalam hal penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan perawatan dokumen.
Pelatihan e-Government Terbaru Yogya Executive School Pelatihan Penjadwalan Program dan Kegiatan SKPD dengan e-Scheduling
Awal tahun 2017 ini Media Multi Karyatama mengembangkan sistem penjadwalan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi, menggunakan aplikasi e-Scheduling untuk Pelatihan e-Government yang diselenggarakan di Yogya Executive School “YES” yang dapat digunakan sebagai salah salah satu indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD secara efektif dan efisien, karena keterpihakan dan dukungan terhadap Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah saat ini telah menjadi sebuah keharusan, yang dalam penerapannya harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pengelolaan anggarannya. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Pelatihan e-Government – Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Elektronik dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDD) Kabupaten Waropen Provinsi Papua
Dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum didalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil saat ini yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, dan jujur melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sebagai pertimbangan pada pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat.
Pelatihan Pengembangan SDM – Modern Office Administration Ministry of Justice (MoJ) Republic Democratic Timor Leste
Sebuah manajemen perkantoran yang baik merupakan pengelolaan keseluruhan kegiatan di dalam kantor tersebut, meliputi Administrasi yang mencakup aspek sarana dan prasarana antara lain pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan prasarana. Sehingga Setiap kegiatan yang dilakukan dalam administrasi harus selalu disesuaikan dengan kebijakan di tiap instansi sehingga tujuan administrasi dapat tercapai dengan baik yaitu keteraturan dan kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Pelatihan e-Government – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kota Kotamobagu
Pengelolaan arsip dan dokumen merupakan salah satu tugas rutin bagi personil administrasi di dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintah. Saat ini pengelolaan arsip dan dokumen secara konvensional harus sudah mulai di tinggalkan dengan alasan efektifitas dan efisiensi, karena memerlukan effort yang semakin besar dalam pengelolaanya. Dan sebagai salah satu jawaban untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan arsip dan dokumen sebagai sumber daya informasi yang berharga adalah dengan memanfaatkan pengarsipan dan pengelolaan dokumen secara elektronik
Pelatihan e-Government – Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan
Pemanfaatan teknologi informasi didalam kegiatan legislasi pada proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah sudah tidak dapat ditunda lagi. Karena proses legislasi yang panjang memerlukan sebuah sistem informasi didalam pengarsipan sehingga proses pembentukan Perda yang berisi rangkaian kegiatan dimulai dari penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), proses mendapatkan persetujuan (pembahasan di DPRD dalam empat tahap pembicaraan), pengambilan keputusan dan pengesahan oleh Kepala Daerah, dapat lebih efektif dan efisien.
