Arsip Kategori: Implementasi TI

Pelatihan e-Government – Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Elektronik dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDD) Kabupaten Waropen Provinsi Papua

pelatihan-e-government-sasaran-kinerja-pegawai-skp-elektronik

Dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum didalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil saat ini yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa, untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, dan jujur melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sebagai pertimbangan pada pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat.

Pelatihan Pengembangan SDM – Modern Office Administration Ministry of Justice (MoJ) Republic Democratic Timor Leste

pelatihan-pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm-ministry-of-justice-moj

Sebuah manajemen perkantoran yang baik merupakan pengelolaan keseluruhan kegiatan di dalam kantor tersebut, meliputi Administrasi yang mencakup aspek sarana dan prasarana antara lain pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan laporan sarana dan prasarana. Sehingga Setiap kegiatan yang dilakukan dalam administrasi harus selalu disesuaikan dengan kebijakan di tiap instansi sehingga tujuan administrasi dapat tercapai dengan baik yaitu keteraturan dan kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pelatihan e-Government – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kota Kotamobagu

pelatihan-e-government-dp2kad-kota-kotamubagu

Pengelolaan arsip dan dokumen merupakan salah satu tugas rutin bagi personil administrasi di dalam sebuah lembaga atau instansi pemerintah. Saat ini pengelolaan arsip dan dokumen secara konvensional harus sudah mulai di tinggalkan dengan alasan efektifitas dan efisiensi, karena memerlukan effort yang semakin besar dalam pengelolaanya. Dan sebagai salah satu jawaban untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan arsip dan dokumen sebagai sumber daya informasi yang berharga adalah dengan memanfaatkan pengarsipan dan pengelolaan dokumen secara elektronik

Pelatihan e-Government – Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan

pelatihan-e-government-dari-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-kabupaten-pekalongan

Pemanfaatan teknologi informasi didalam kegiatan legislasi pada proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah sudah tidak dapat ditunda lagi. Karena proses legislasi yang panjang memerlukan sebuah sistem informasi didalam pengarsipan sehingga proses pembentukan Perda yang berisi rangkaian kegiatan dimulai dari penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), proses mendapatkan persetujuan (pembahasan di DPRD dalam empat tahap pembicaraan), pengambilan keputusan dan pengesahan oleh Kepala Daerah, dapat lebih efektif dan efisien.

Pelatihan e-Government – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Kota Semarang

pelatihan-e-government-program-pascasarjana-universitas-diponegoro-kota-semarang

Perguruan tinggi negeri atau swasta wajib mengelola arsip dinamis yang terbentuk dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran sendiri, negara dan/atau bantuan luar negeri. Arsip perguruan tinggi dibentuk untuk menyimpan dan memelihara arsip penting yang berkaitan dengan bukti status intelektualitas serta pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual lainnya, yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian perguruan tinggi bertanggungjawab penuh di dalam menyelenggarakan kearsipan. Dan pentingnya pengelolaan arsip adalah untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah

Pelatihan e-Government – Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

 

pelatihan-e-government-sistem-informasi-hukum-dan-peraturan-perundang-undangan-sikumperda

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) yang sangat pesat saat ini menyebabkan terjadinya perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga hal ini menuntut aparatur negara sebagai salah satu unsur penyelenggaraan negara untuk melakukan berbagai perubahan dengan memanfaatkan potensi TIK dalam pembangunan, menyusun kebijakan, memformulasikan kerangka kerja hukum dan peraturan, sehingga semakin efektif dan efisien. Sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pelatihan e-Government dari Secretaria De Estado Da Juventude E Do Desporto (SEJD) Republic Democratic Timor-Leste

pelatihan-teknologi-informasi-sejd-republic-democratic-timor-leste

Di era pekembangan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat cepat saat ini, pemanfaatan komunikasi data dan sistem informasi manajemen sudah tidak dapat ditunda lagi. Karena pemanfaatan komunikasi data dan sistem informasi manajemen menyebabkan suatu instansi atau lembaga pemerintah dapat melaksanakan tugas dan kegiatan  dengan lebih cepat, tepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien.

Pelatihan Teknologi Informasi – Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Mimika

pelatihan-teknologi-informasi-komputerisasi-kearsipan-elektronik-e-filing

Administrasi merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap personil dalam sebuah lembaga. Dan di dalam kegiatan administrasi terdapat lalu lintas dokumen antar unit kerja yang secara bertahap dapat berkembang menjadi sangat besar, kondisi ini akan memerlukan effort yang semakin besar dalam pengelolaanya. Hal ini akan terjadi apabila lembaga masih menyimpan dokumen secara konvensional dalam bentuk fisik, kertas atau hard copy.

Pelatihan Teknologi Informasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua

Pelatihan Kearsipan Elektronik (e - Filing)

Kegiatan pengarsipan dokumen, surat, nota, atau memo dinas adalah salah satu jenis pekerjaan administrasi perkantoran. Dan pengarsipan atau pengelolaan arsip merupakan pekerjaan rutin, yang akan memerlukan effort yang semakin besar apabila didalam pengelolaanya menggunakan cara konvensional, yaitu masih banyak menggunakan dokumen bentuk fisik, kertas atau hard copy. Sehingga untuk mendukung kelancaran serta efektifitas sistem kerja pada sebuah organisasi baik dilingkungan lembaga pemerintah/swasta, maka diperlukan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,

Pelatihan Teknologi Informasi Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing)

Dokumen/arsip bagi organisasi dan institusi pemerintah/swasta memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik dan efisien, karena dokumen-dokumen tersebut selalu diperlukan guna mendukung setiap kegiatan dan operasional organisasi atau institusi pemerintah/swasta. Pengelolaan dokumen ini merupakan proses administrasi formal yang terkait dengan aspek legal dan umumnya akan tertuang dalam bentuk dokumen atau arsip dinas tertulis.

Bimbingan Teknis Operator SIMASDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – Kabupaten Penajam Paser Utara

Bimbingan Teknis aplikasi berbasis web SIMASDA

Pemanfaatan dan pengelolaan aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah sering menjadi sorotan. Oleh karena itu pencatatan, pengklasifikasian, pengarsipan dokumen, pencarian dan pelaporan aset harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan cepat dan tepat. Karena adanya manfaat finansial dan ekonomi dari aset atau barang daerah yang bisa diperoleh di  masa yang akan datang, serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Presentasi E-Government di Bidang Kepegawaian Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste

Presentasi Aplikasi Kepegawaian CFP Timor Leste

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Yogya Executive School “YES” berkesempatan mempresentasikan Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian kepada Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste di gedung Yogya Executive School “YES”. Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian berguna agar pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif, yang selalu berhubungan dengan data baik dalam bentuk cetak maupun data elektronik dapat dikelola dengan semakin efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data kepegawaian.