Arsip Kategori: Implementasi TI
Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dokumen dan disimpan dalam suatu media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau institusi negara, pemerintahan daerah, dan organisasi. Dan selain itu arsip merupakan dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, serta harus disimpan dan dipelihara ditempat khusus sebagai referensi. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, arsip terkait dengan aspek legal tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis.
Pelatihan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
Saat ini tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sangat besar, sehingga instansi/lembaga pemerintah harus dapat mengedepankan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Pelatihan Document Management System (DMS) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah
Document Management System (DMS) adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan arsip kepegawaian dan penataan tata naskah kepegawaian secara sistematis. Dan saat ini menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah.
Pelatihan E-Office SKP Elektronik dari Fakultas Kehutanan UNLAM Banjarbaru Kalimantan Selatan
Penilaian kinerja bagi (ASN) Aparatur Sipil Negara, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Aparatur Sipil Negara. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai adalah merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan Penyelenggaraan SKP yang baik dan akuntabel akan mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai, dan akan membawa perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pelatihan E-Office Kearsipan Elektronik dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru Kalimantan Selatan
Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern adalah pemanfaatan teknologi melalui penerapan e-government dalam mengelola arsip secara tertib dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan, bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pelatihan Perkantoran Elektronik (E Office) – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi/lembaga. Dan untuk mengelola sdm diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan agar organisasi/lembaga dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya sesuai kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif. Dan didalam konteks pemerintahan, maka sdm/pegawai merupakan alat penggerak segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan.
Pelatihan E Office E-Filing – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Arsip merupakan bagian penting dari suatu organisasi, kantor atau lembaga, karena arsip merupakan salah satu administrasi formal yang terkait dengan aspek legal dan tertuang dalam bentuk dokumen. Dan untuk mempermudah pengelolaan arsip tersebut, saat ini kantor atau lembaga harus memanfaatkan teknologi informasi dengan cara membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media menjadi media elektronik.
Pelatihan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Elektronik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Papua
SKP atau Sasaran Kerja Pegawai merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP.
Pelatihan E Office Pengolahan Data Statistik Sektoral dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Sekarang ini pemerintah daerah memerlukan data daerah atau data statistik sektoral yang tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbgai program dan kegiatan pembangunan. Dan selain itu data statistik sektoral akan memberikan pemahaman dan persepsi bersama untuk sebuah keakuratan dan kelengkapan data statistik daerah dengan lebih cepat.
Pelatihan Perkantoran Elektronik E Filing – PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Administrasi merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga/instansi, dan saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang admnistrasi tidak dapat dihindarkan lagi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang administrasi adalah implementasi kearsipan elektronik. Sistem kearsipan elektronik pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan sistem kearsipan konvensional.
Pelatihan E Office SKP Elektronik dan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Beriringan dengan derasnya arus reformasi birokrasi, maka aparatur negara saat ini dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dan pada Tahun 2014 Pemerintah Republik Indonesia melakukan penyempurnaan penilaian kinerja PNS yang semula menggunakan DP3 menjadi pola dan mekanisme penyusunan serta penilaian dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja PNS, yang secara efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2014.
Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sulawesi Selatan
Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
