e-Kinerja adalah sebuah sistem informasi manajemen atau sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memantau para ASN di lingkungan instansi pemerintah atau SKPD, serta juga digunakan untuk mengukur, menilai, mengawasi serta mengelola kinerja para ASN. Sehingga dengan menerapkan aplikasi e-Kinerja…Selengkapnya →
Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan manfaat pengelolaan data statistik sektoral diantaranya adalah untuk mengetahui kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, sehingga dapat menentukan…Selengkapnya →
Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau instansi pemerintah, dan pengelolaan arsip merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga atau instansi. Sehingga pengelolaan arsip merupakan kegiatan administrasi formal rutin yang terkait dengan aspek…Selengkapnya →
Pengelolaan kantor yang baik dan modern (sesuai dengan kemajuan teknologi informasi) akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Instansi Pemerintah secara keseluruhan, karena kantor merupakan pusat sistem administrasi. Sehingga dengan implementasi proses administrasi berbasis elektronis yang memanfaatkan fasilitas jaringan intranet dan internet…Selengkapnya →
Data dan informasi memilik peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan didasarkan…Selengkapnya →
SKP yang merupakan pengganti DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai. Sehingga dalam SKP, penilaian prestasi kerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas…Selengkapnya →
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa…Selengkapnya →
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Dan pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan…Selengkapnya →
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dokumen dan disimpan dalam suatu media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau institusi negara, pemerintahan daerah, dan organisasi. Dan selain itu arsip merupakan…Selengkapnya →
Saat ini tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sangat besar, sehingga instansi/lembaga pemerintah harus dapat mengedepankan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Document Management System (DMS) adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan arsip kepegawaian dan penataan tata naskah kepegawaian secara sistematis. Dan saat ini menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas…Selengkapnya →
Penilaian kinerja bagi (ASN) Aparatur Sipil Negara, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Aparatur Sipil Negara. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai adalah merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan Penyelenggaraan…Selengkapnya →
