Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, dikembangkan serta diimplementasikan dalam pemerintahan atau disebut dengan e-goverment. Penerapan E-goverment dengan media komunikasi jaringan intranet dan internet sangat mendukung pengelolaan pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien serta meningkatkan kualitas komunikasi antara…Selengkapnya →
Kearsipan Elektronik adalah tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi informasi dalam bentuk dokumen elektronik (Document Management System/e-Documents) dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan dipakai kembali. Sehingga dengan memanfaatkan dokumen elektronik maka pembagian/distribusi informasi menjadi…Selengkapnya →
Setiap lembaga atau instansi pemerintah masing-masing memiliki serangkaian aktivitas atau kegiatan yang spesifik dalam pengelolaan sumberdaya organisasi dan proses pelaksanaan kerja lembaga atau instansi pemerintah tersebut. Dan dalam perencanaan, penjadwalan serta pelaksanaan kerja serta evaluasi kegiatan tersebut diperlukan dokumen perencanaan kerja SKPD…Selengkapnya →
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini menyebabkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berpengaruh di dalam kegiatan lembaga atau instansi pemerintah. Sehingga penerapan aplikasi perkantoran berbasis elekronik harus di implementasikan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan administrasi dan pemerintahan,…Selengkapnya →
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini menuntut pemerintah untuk melakukan implementasi tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen. Dan salah satunya adalah pengelolaan arsip yang merupakan tugas rutin administrasi, dengan melaksanakan pengelolaan arsip yang terintegrasi yang berbasis…Selengkapnya →
e-Kinerja adalah sebuah sistem informasi manajemen atau sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memantau para ASN di lingkungan instansi pemerintah atau SKPD, serta juga digunakan untuk mengukur, menilai, mengawasi serta mengelola kinerja para ASN. Sehingga dengan menerapkan aplikasi e-Kinerja…Selengkapnya →
Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan manfaat pengelolaan data statistik sektoral diantaranya adalah untuk mengetahui kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, sehingga dapat menentukan…Selengkapnya →
Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau instansi pemerintah, dan pengelolaan arsip merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga atau instansi. Sehingga pengelolaan arsip merupakan kegiatan administrasi formal rutin yang terkait dengan aspek…Selengkapnya →
Pengelolaan kantor yang baik dan modern (sesuai dengan kemajuan teknologi informasi) akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Instansi Pemerintah secara keseluruhan, karena kantor merupakan pusat sistem administrasi. Sehingga dengan implementasi proses administrasi berbasis elektronis yang memanfaatkan fasilitas jaringan intranet dan internet…Selengkapnya →
Data dan informasi memilik peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan didasarkan…Selengkapnya →
SKP yang merupakan pengganti DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai. Sehingga dalam SKP, penilaian prestasi kerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas…Selengkapnya →
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa…Selengkapnya →
