MENU



Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-OFFICE) – Tata Naskah Kepegawaian Elektronik (DMS) – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-OFFICE) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Februari 2018

Didalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document agar pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Jurnalistik Web dan Manajemen Konten – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Tegal

Pelatihan Jurnalistik Web dan Manajemen Konten Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Tegal Februari 2018

Didasari oleh Kepmenkominfo No. 57 Tahun 2003, yang salah satunya mengatur tentang penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah pada Tingkat Persiapan terdiri dari pembuatan website, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-government, penyediaan sarana akses publik. Maka sangatlah penting bagi lembaga atau instasi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sdm yang berkompeten di bidang media informasi website di dalam mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi. Sehingga Melalui website tersebut, kebijakan dan informasi dasar yang diperlukan oleh masyarakat dapat didistribusikan menggunakan jaringan internet.

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-OFFICE)

Pelatihan Perkantoran Elektronik Yes Jogja Januari 2018

YOGYA EXECUTIVE SCHOOL “YES” adalah lembaga pelatihan yang terencana dengan baik, beroperasi sejak 19 Oktober 2002, bergerak pada bidang pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan teknologi informasi. Pada tahun 2005 kami membangun divisi software development bernama MEDIA MULTI KARYATAMA, yang mengkhususkan diri pada pengembangan berbagai aplikasi administrasi pemerintahan berbasis web. Dari hal tersebut maka saat ini kami menjadi satu-satunya lembaga pelatihan di Yogyakarta yang menyelenggarakan Pelatihan Perkantoran Elektronik dengan Aplikasi Berbasis Web.

Perkantoran Elektronik (e-Office) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik untuk aktifitas administrasi, tata usaha, pelayanan dll. Aplikasi Perkantoran Elektronik adalah program komputer yang mengganti proses administrasi perkantoran tertentu berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi atau jaringan komputer.

Pelatihan Kearsipan Elektronik (E-FILING)

Pelatihan E-Government Kearsipan Elektronik (E-FILING) YES Jogja Januari 2018

Pengelolaan arsip secara konvensional memiliki banyak kelemahan. Memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen, pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama, distribusian dokumen antar unit organisasi dan antar pegawai kurang efektif.

Untuk mewujudkan tata kelola arsip yang baik, pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa, pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media antara lain media elektronik.

Pelatihan Kearsipan Elektronik atau Pelatihan Kearsipan Digital yang kami selenggarakan mempelajari sistem pengelolaan arsip elektronik menggunakan aplikasi E-FILING. Meliputi penentuan jenis arsip, penyimpanan, pencarian dan distribusi arsip.

Pelatihan Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (E-SCHEDULING)

Pelatihan E-Government Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik (E-SCHEDULING) Januari 2018

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja, prestasi dan kinerja organisasi. Hasil kerja diperoleh melalui serangkaian aktivitas berupa pengelolaan sumberdaya organisasi dan proses pelaksanaan kerja.  Untuk lebih menjamin agar dapat mencapai hasil akhir yang diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan kerja yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri evaluasi.

Penjadwalan program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya manajemen yang bersifat strategis agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Sedangkan penjadwalan adalah pengalokasian berbagai sumber daya yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penjadwalan antara lain adalah untuk meningkatkan produktifitas dengan mengurangi waktu jeda, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan meminimalisir keterlambatan suatu pekerjaan yang mempunyai batas waktu penyelesaian.

Pelatihan Penjadwalan Program dan Kegiatan Elektronik yang kami selenggarakan mempelajari sistem penjadwalan progam dan kegiatan yang merujuk pada DPA SKPD dengan menggunakan aplikasi E-SCHEDULING.

Pelatihan Penatausahaan Persediaan Elektronik (SIMTORI)

Pelatihan E-Government Penatausahaan Persediaan Elektronik (SIMTORI) YES Jogja Januari 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. BMN dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, serta BMN yang termasuk dalam kategori aset lancar adalah persediaan.

Persediaan memilik fungsi yang sangat strategis bagi setiap instansi pemerintah, yaitu untuk mendukung kegiatan dan operasional sesuai tupoksinya. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan persediaan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, temuan yang sering terjadi antara lain adalah pencatatan dan penatausahan yang tidak tertib, tidak dilakukan stock opname, saldo persediaan negatif, penatausahaan barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat tetapi proses pemindahtanganan belum selesai, dan beban persediaan yang tidak diyakini kewajarannya. Sebenarnya hal-hal tersebut dapat dihindari jika administrasinya dilaksanakan dengan tertib.

Pelatihan Penatausahaan Persediaan Elektronik yang kami selenggarakan mempelajari sistem sistem pentausahaan persediaan barang habis pakai dengan menggunakan aplikasi SIMTORI.

Pelatihan SKP Elektronik (E-SKP)

Pelatihan SKP Elektronik (E-SKP) YES Jogja Januari 2018

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 1 Januari 2014 mulai dilaksanakan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% dan perilaku kerja (format penilaian pengganti DP3) dengan bobot nilai 40%.

Penyelenggaraan SKP yang baik dan akuntabel akan mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai, dan akan membawa perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk memudahkan penyusunan SKP secara terintegrasi dari eselon tertinggi hingga staf dan penilaian capaian kinerja pegawai, maka diperlukan sebuah instrumen berupa sistem yang baik, cepat, akurat dan dapat diandalkan. Instrumen tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Sasaran Kerja Pegawai (E-SKP).

Pelatihan SKP Elektronik yang kami selenggarakan mempelajari penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai dengan menggunakan aplikasi E-SKP.

Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik (DMS)

Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik (DMS) YES Jogja Januari 2018

Dalam rangka tertib pengelolaan tata naskah kepegawaian pegawai negeri sipil aktif dan upaya peningkatan pelayanan terhadap PNS, maka pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Tata naskah kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai Calon PNS/PNS sampai dengan mencapai batas usia pensiun. Berupa surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian Elektronik yang kami selenggarakan mempelajari sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian dengan menggunakan aplikasi Document Management System (DMS), yang kami kembangkan dengan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011.

Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO)

Pelatihan Sistem Manajemen Data dan Informasi (SIMDATA-INFO) Yogya Executive School (YES Jogja) Januari 2018

Data dan informasi memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecendrungan atau trend, untuk menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan  Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA)

Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA) Yogya Executive School (YES Jogja) 09 Januari 2018

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi DPRD adalah Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah. Proses pembentukan Perda merupakan suatu proses yang kompleks. Dimulai dari penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), proses mendapatkan persetujuan (pembahasan di DPRD dalam empat tahap), pengambilan keputusan dan pengesahan oleh Kepala Daerah.

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat, sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembentukan Perda tidak dapat dihindari lagi.

Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Prima (SIMPRIMA)

Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Antrian Prima (SIMPRIMA) Yogya Executive School (YES Jogja) 9 Januari 2018

Membangun kepercayaan masyarakat dari pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik di indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap instansi pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang maksimal  kepada masyarakat, berdasarkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan langsung pada masyarakat dituntut inovatif dalam mengembangkan sistem pelayanan yang diselenggarakannya. Salah satu sistem pelayanan yang harus selalu ditingkatkan adalah pelayanan antrian, karena sistem pelayanan antrian dapat menjadi wajah dari pelayanan yang diselenggarakan dan memberikan kesan positif bagi masyarakat selaku pemohon layanan.

Pelatihan Sistem Informasi Rencana Kinerja Tahunan (SIM-RKT)

Pelatihan Sistem Informasi Rencana Kinerja Tahunan (SIM-RKT) Yogya Executive School Januari 2018

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun sebelumnya yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan OPD penanggungjawab.