Pelatihan Teknologi Informasi Jurnalistik Web – Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan Teknologi Informasi Jurnalistik Web

Jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa melalui pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran informasi menggunakan media cetak atau elektronik.

Pelatihan Teknologi Informasi Desain Grafis (Layout) – Ministry of Justice Republic Democratic Timor-Leste

Pelatihan Desain Grafis Dasar

Setiap lembaga perangkat kerja pemerintah yang berfungsi sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Dan Informasi-informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggara kegiatan Badan Publik, penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dan tetap mengacu dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Pelatihan Pengembangan SDM Ministério da Solidariedade Social (MSS) Republic Democratic Timor-Leste gelombang III Juli 2016

Pelatihan SDM MSS Timor Leste

Lembaga Pemerintah yang khusus menangani permasalahan sosial memiliki tugas untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat agar menjadi berkesejahteraan sosial.  Dan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.  Agar tujuan kesejahteraan sosial masyarakat dapat terpenuhi maka lembaga tersebut harus menyusun strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan mulai pada tingkat komunitas atau kelompok.

Bimbingan Teknis Operator SIMASDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – Kabupaten Penajam Paser Utara

Bimbingan Teknis aplikasi berbasis web SIMASDA

Pemanfaatan dan pengelolaan aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah sering menjadi sorotan. Oleh karena itu pencatatan, pengklasifikasian, pengarsipan dokumen, pencarian dan pelaporan aset harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan cepat dan tepat. Karena adanya manfaat finansial dan ekonomi dari aset atau barang daerah yang bisa diperoleh di  masa yang akan datang, serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Presentasi E-Government di Bidang Kepegawaian Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste

Presentasi Aplikasi Kepegawaian CFP Timor Leste

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Yogya Executive School “YES” berkesempatan mempresentasikan Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian kepada Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste di gedung Yogya Executive School “YES”. Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian berguna agar pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif, yang selalu berhubungan dengan data baik dalam bentuk cetak maupun data elektronik dapat dikelola dengan semakin efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data kepegawaian.

Seluruh Manajemen dan Staf Yogya Executive School “YES” mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H”

Yogya Executive School (YES) mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Ministério da Solidariedade Social (MSS) Republic Democratic Timor Leste

Pelatihan Akuntabilitas Pegawai dari MSS Republic Democratic Timor Leste

Sumber daya manusia di dalam suatu lembaga pemerintah adalah sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yang kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dengan suatu jabatan di dalam lembaga tersebut dan harus dapat bekerja secara  profesional dengan prinsip efisien, efektif dan tentu saja bertanggung jawab berdasarkan sejumlah peraturan yang ada serta tidak melakukan praktik korupsi.

Pelatihan Implementasi Teknologi Informasi – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jayapura

Bimbingan Teknis SKP Elektronik

Guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik, lembaga pemerintah memerlukan pegawai negeri sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dan selanjutnya untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat, diadakan penilaian prestasi kerja dengan penyusunan SKP setiap tahun.

Pelatihan Teknologi Informasi – Secretary Of State for the Support and Socio-Economic Promotion for Women (SEM) – Republic Democratic Timor Leste

Pelatihan Desain Grafis dan Video Editing SEM Republic Democratic Timor Leste

Media informasi yang yang dibuat oleh lembaga pemerintah merupakan hal yang sangat penting karena dapat membangun citra dan reputasi positif pemerintah serta membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pembuatan media informasi yang baik dan efektif di lingkungan lembaga pemerintah dengan mengikuti Pelatihan Desain Grafis dan Video Editing.

Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Ministério da Solidariedade Social Republic Democratic Timor-Leste

Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Timor Leste

Setelah Penandatangan MoU – MoA antara Yogya Executive School “YES” dengan Ministry of Solidarity Social (MSS) Republic Demokratic Timor-Leste pada tanggal 1 April 2016. Maka pada tanggal 30 Mei 2016 Ministry of Solidarity Social (MSS) Republic Demokratic Timor-Leste mengirim 16 SDM terpilih, untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terbagi menjadi 2 kelas dengan materi Manajemen Administrasi Modern dan Manajemen Keuangan.

Pelatihan Dokumen Manajemen Sistem (DMS) – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Paser

Pelatihan Dokumen Manajemen Sistem ( Kearsipan Elektronik )

Pengelolaan dokumen kepegawaian bagi badan kepegawaian daerah saat ini diharuskan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, karena sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Dan didalam peraturan diatas disebutkan bahwa pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk dokumen fisik maupun image document, sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara efisien dan efektif.