MENU



Pelatihan Perkantoran Elektronik – Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Pelatihan Perkantoran Elektronik DISKOMINFO Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat September 2018

Informasi merupakan kumpulan data yang telah di proses dan disajikan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau dasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi dapat dikatakan data dan informasi memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Sistem Informasi Geografis (SIG) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Pelatihan Teknologi Informas (TI) DPMPTSP Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua September 2018

SIG adalah Sistem Informasi Geografis, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis pada peta yang mudah dipahami dan dibuat menggunakan komputer. Dan saat ini sistem informasi geografis adalah salah satu instrumen penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, karena hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, instansi pemerintah/swasta  serta lembaga publik dalam perencanaan jangka panjang ataupun kegiatan operasional sehari-hari akan terkait dengan geografis.

Pelatihan Pengembangan SDM Penyusunan LKjIP – Biro Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Pelatihan Pengembangan SDM Setda Provinsi Papua September 2018

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang digunakan sebagai bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelatihan Pengembangan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah – Biro Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Pelatihan Pengembangan SDM Biro Otonomi Khusus Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua September 2018

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dan pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pelatihan e-Government – Sistem Informasi Pembayaran SPP (SIP SPP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Provinsi Papua

Pelatihan e-Government Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Provinsi Papua September 2018

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kehidupan, dan implementasinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi. Implementasi teknologi informasi yang dimanfaatkan salah satunya adalah pengelolaan pembayaran SPP mahasiswa baik SPP tetap maupun SPP variabel.

Pelatihan e-Office – Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan dengan SIMTORI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh

Pelatihan Perkantoran Elektronik BKPSDM Kabupaten Aceh Timur September 2018

Manajemen logistik atau persediaan merupakan aktivitas yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau perkantoran, sehingga saat ini fungsi manajemen logistik atau persediaan tidak lagi dipandang sebagai bantuan didalam kegiatan operasional perkantoran, namun sebagai salah satu fungsi yang turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi tersebut.

Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

Pelatihan Teknologi Informasi (TI) DisKomInfo Statistik dan Persandian Kab Sorong Prov Papua Barat September 2018

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan (e-Government) mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.

Pelatihan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (SIMDATA-INFO) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Boven Digoel Agustus 2018

Pentingnya data statistik dihadirkan sebagai salah satu instrumen akan membantu pemerintah dan juga pihak swasta, khususnya yang akan berinvestasi maupun untuk riset serta penelitian. Data-data statistik tersebut adalah data statistik sektoral dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pelatihan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (SIMDATA-INFO) dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-Office) Kab Murung Raya Agustus 2018

Perpaduan antara teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi disebut dengan sistem informasi. Dan sistem informasi tersebut memiliki data yang berfungsi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi suatu institusi pemerintah.

Dirgahayu ke 73 th Republik Indonesia 1945 – 2018

Dirgahayu ke 73 th Republik Indonesia maju bersama Yogya Executive School (YES) Mitra Pengembang SDM dan Teknologi Informasi (TI) Agustus 2018

Pelatihan E-Office – Penatausahaan Persediaan Elektronik (SIMTORI) – Inspektorat & Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Pelatihan E-Office Penatausahaan Persediaan Elektronik (SIMTORI) Agustus 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. BMN dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, serta BMN yang termasuk dalam kategori aset lancar adalah persediaan. Dengan adanya perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan sistem tata kelola baru, yaitu best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya.

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kinerja Tahunan (SIM-RKT) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E-Office) Agustus 2018

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Jadi rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.