Pelatihan DMS dari BPMP2T Kabupaten Merauke

Pelatihan Kearsipan Elektronik Data Pegawai

Pengelolaan dokumen merupakan salah satu tugas besar di bagian Administrasi suatu kantor. Sebagai contoh adalah Dokumen atau arsip yang berkaitan dengan kepegawaian atau bidang kerja kantor tersebut. Banyak terdapat kendala, berupa data-data dan dokumen (arsip) yang belum terkelola dengan baik.Yaitu Dokumen atau arsip disimpan dalam Lemari/Filling, hal ini menyebabkan pencarian kembali dokumen atau arsip memerlukan waktu yang relatif lama sehingga mempengaruhi pelayanan informasi kepegawaian,

Pelatihan Multimedia Interaktif dari Diskominfo Kabupaten Boven Digoel

Peserta Pelatihan Multimedia Interaktif

Implementasi Teknologi Informasi berfungsi untuk memudahkan instansi dalam menjalankan tata kerja yang efektif dan efisien. Teknologi informasi bertugas untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kecepatan kerja sebuah instansi. Perkembangan TI yang semakin canggih dijadikan enabler terhadap peningkatan kinerja suatu instansi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. Kebutuhan teknologi informasi yang dijadikan kebutuhan pokok untuk menjalankan kinerja instansi membuktikan bahwa tanggung jawab pengelolaan TI tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke unit/bagian/divisi yang hanya khusus menangani TI secara teknikal (IT Function) sebagaimana pendekatan manajemen konvensional, melainkan juga harus menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen dalam suatu instansi.

Pelatihan Layanan Penjagaan Kepegawaian Elektronik dari RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Layanan Penjagaan Kepegawaian Elektronik

Administrasi kepegawaian merupakan suatu hal penting  di suatu kantor atau instansi, oleh karena itu data-data dan dokumen didalam Administrasi kepegawaian harus diatur dengan baik agar pelayanan kepegawaian di suatu kantor atau instansi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  Dengan adanya kemajuan di bidang ICT (Information and Communication Technology) atau yang biasa dikenal dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kendala-kendala yang sering ditemui di bidang layanan Administrasi Kepegawaian dapat dikurangi dengan memanfaatkan  software SIMJAGA atau Sistem Informasi Manajemen Layanan Penjagaan Kepegawaian Elektronik.

Manajemen Kepemimpinan yang diikuti oleh SEPFOPE Timor Leste

Pelatihan Manajemen Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang mendasar pada suatu kelompok atau organisasi. Dan didalam Kepemimpinan diperlukan orang yang dapat memimpin serta memiliki kemampuan mempengaruhi (karena berwibawa, memiliki pengetahuan luas, dan dapat melakukan komunikasi dengan baik) serta berkoordinasi dengan  orang-orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan suatu kelompok ataupun organisasi, sehingga seorang pemimpin harus mempunyai pedoman dalam memimpin atau yang disebut dengan Manajemen Kepemimpinan.

Pelatihan e-Document dari BPMP2T Kabupaten Merauke

Pelatihan-E-Documen-aplikasi-kearsipan-elektronik

Bagian Administrasi memiliki kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap personil dalam sebuah organisasi ataupun suatu kantor. Beberapa proses administrasi formal tentunya terkait dengan aspek legal dan umumnya akan tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis. Lalu lintas dokumen, surat, nota, atau memo dinas antar bagian atau unit kerja dapat berkembang menjadi sangat besar, sehingga memerlukan effort yang semakin besar pula dalam pengelolaanya. Beberapa hal yang sering terjadi saat ini adalah, hampir semua organisasi  atau kantor saat ini masih menyimpan atau mengarsipkan dokumen secara konvensional dalam bentuk fisik, kertas atau hard copy.

Hal ini ini memiliki banyak kekurangan, antara lain :

  • Memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas karena arsip selalu bertambah;
  • Dokumen Mudah mengalami kerusakan dan hilang;
  • Pencarian kembali dokumen cukup rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama;
  • Pendistribusian dokumen antar pegawai kurang cepat dan efektif.

Denganpesatnya kemajuan dibidang (TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah melahirkan perubahan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi di dalam kegiatan pengelolaan kearsipan.

Pelatihan Web Programming dan Jaringan Komputer berbasis Windows dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Peserta Pelatihan Intermediate Web Design

Didalam penyelenggaraan e-govenrment di suatu SKPD, diperlukan pelatihan SDM untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan penataan SDM dalam pendayagunaannya. Dengan beberapa perencanaan yang matang dan komprehensif serta disesuaikan dengan kebutuhan maka diperlukan suatu pelatihan untuk mendidik SDM di bidang ICT (Information and communicationTechnology) atau yang biasa dikenal dengan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) agar tujuan penerapan dan pengembangan e-government dapat tercapai. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-Government) yang paling sering digunakan adalah website. Dengan beberapa website maka informasi dapat disajikan secara online, serta dapat diakses dari mana saja menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ada di dalam website dapat diakses selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam semberminggu. dengan adanya perkembangan di bidang TIK, munculah teknologi aplikasi berbasis web yang menjadi sebuah alternatif suatu aplikasi berbasis desktop. Aplikasi berbasis web sering disebut dengan SIM (Sistem Informasi Manajemen).

BKD Kota Singkawang mengikuti Pelatihan Layanan Penjagaan Kepegawaian Elektronik (SIMJAGA)

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Penjagaan Pegawai

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, perlu diselenggarakan dan dipelihara menggunakan sistem informasi secara cepat dan akurat, agar dapat mengurangi beberapa kelemahan di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, sehingga  tidak selalu terjadi adanya data-data dan dokumen (arsip) kepegawaian yang belum terkelola dengan baik. Untuk itu salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Beberapa kelemahan di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dapat diberikan contoh yaitu pelayanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Pensiun. Sehingga pelayanan kepegawaian kurang dapat  berjalan dengan baik dalam memenuhi hak-hak pegawai. Hal ini menyebabkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Pangkat dan Pensiun tidak dapat atau sulit terdeteksi secara dini.

Kami menganggap ada tiga hal penting dalam kegiatan kepegawaian yaitu pelayanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Pensiun di beberapa pemerintah daerah masih banyak terdapat kendala, berupa data-data dan dokumen (arsip) kepegawaian yang belum terkelola dengan baik.

Sehingga kami anggap perlu membuat sistem khusus untuk menangani pelayanan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Pensiun yang disebut dengan Sistem Informasi Layanan Penjagaan Kepegawaian Elektronik atau disingkat dengan nama SIMJAGA.

Dishubkominfo Kab. Kupang mengikuti Workshop Pengolahan Data Berbasis Jaringan, Workshop Administrasi Perkantoran Berbasis Jaringan dan Pengolahan Data Lanjutan

Pelatihan-Pengolahan-Data-Lanjutan-Dishubkominfo-KupangData adalah suatu  file elektronik yang sangat memegang peranan penting di era Digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Salah satu hal penting dalam penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah adalah dengan dapat memberikan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan data secara cepat dan akurat. Sebagaimana kita ketahui data adalah suatu penggambaran fakta dan pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin, sedangkan pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Dengan demikian pengolahan data perlu tata aturan dari tahapan untuk dapat menghasilkan pengolahan data yang maksimal. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan cara mengolah dan mengelola data, maka salah satu langkah yang relevan dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan membuat Manajemen Sistem Pengolahan Data dan menyiapkan SDM untuk pengelolaannya.

Pelatihan Keprotokolan dan MC oleh BKD Kabupaten Natuna

Pelatihan Keprotokolan

Saat ini istilah protokol mengalami perkembangan yaitu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etiket dalam suatu acara yg berkaitan dengan diplomatik. Sehingga Aturan-aturan yang ada dalam protokol ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Sehingga pengertian Protokol dibakukan menjadi serangkaian aturan dalam acara kenegaraaan atau acara resmi kenegaraan yang meliputi pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, dan berhubungan juga dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau di dalam masyarakat. Di Indonesia, Keprotokolan diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1987, yaitu serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Pelatihan Manajemen Keuangan dari Politeknik Negeri Kupang

Pelatihan Manajemen Keuangan Politeknik Negeri Kupang

Manajemen keuangan merupakan aspek penting dalam suatu unit kerja atau organisasi. Dengan tertib pengelolaan keuangan akan berdampak positif terhadap sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan dan akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu setiap lembaga kependidikan didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan inovatif dalam pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan lembaga kependidikan serta meninjau kembali sistem tersebut secara simultan. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing lembaga kependidikan.