Pelatihan Pengembangan SDM dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pada akhir tahun 2019 bulan Desember tepatnya tanggal 02 – 04 dan dilanjutkan tanggal 06 – 08 Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menugaskan beberapa sdm untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM dengan materi Pelayanan Prima dan Manajemen Keuangan dan Perpajakan Perguruan Tinggi.

Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Balai Riset Dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan yang harus disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga atau instansi pemerintah selama satu tahun anggaran, yang dibuat antara lain berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem…Selengkapnya →

Pelatihan Jurnalistik Web dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, dikembangkan serta diimplementasikan dalam pemerintahan atau disebut dengan e-goverment. Penerapan E-goverment dengan media komunikasi jaringan intranet dan internet sangat mendukung pengelolaan pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien serta meningkatkan kualitas komunikasi antara…Selengkapnya →

Bimtek Penatausahaan Keuangan Dana Kapitasi JKN dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKPT dan BPJS Kesehatan. Dan dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasar jumlah peserta terdaftar. Dan sesuai dengan…Selengkapnya →

Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan adanya beberapa produk perundang-undangan mengenai informasi geografi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011…Selengkapnya →

Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik dengan Aplikasi e-Filing dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua

Kearsipan Elektronik adalah tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi informasi dalam bentuk dokumen elektronik (Document Management System/e-Documents) dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan dipakai kembali. Sehingga dengan memanfaatkan dokumen elektronik maka pembagian/distribusi informasi menjadi…Selengkapnya →