Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan yang harus disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga atau instansi pemerintah selama satu tahun anggaran, yang dibuat antara lain berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem…Selengkapnya →
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, dikembangkan serta diimplementasikan dalam pemerintahan atau disebut dengan e-goverment. Penerapan E-goverment dengan media komunikasi jaringan intranet dan internet sangat mendukung pengelolaan pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien serta meningkatkan kualitas komunikasi antara…Selengkapnya →
Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKPT dan BPJS Kesehatan. Dan dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasar jumlah peserta terdaftar. Dan sesuai dengan…Selengkapnya →
DUPAK atau Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Kepegawaian yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit. Dan dalam Peraturan Menteri…Selengkapnya →
Dengan adanya beberapa produk perundang-undangan mengenai informasi geografi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011…Selengkapnya →
Pada tanggal 02 s/d 04 Desember 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menugaskan 6 sdm untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pengembangan sdm dengan materi : Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perguruan Tinggi Pelayanan Prima Pelatihan Pengembangan sdm ini sebagai salah satu upaya meningkatkan keahlian…Selengkapnya →
Kearsipan Elektronik adalah tata cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang direkam dan disimpan memakai teknologi informasi dalam bentuk dokumen elektronik (Document Management System/e-Documents) dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan dipakai kembali. Sehingga dengan memanfaatkan dokumen elektronik maka pembagian/distribusi informasi menjadi…Selengkapnya →
Setiap lembaga atau instansi pemerintah masing-masing memiliki serangkaian aktivitas atau kegiatan yang spesifik dalam pengelolaan sumberdaya organisasi dan proses pelaksanaan kerja lembaga atau instansi pemerintah tersebut. Dan dalam perencanaan, penjadwalan serta pelaksanaan kerja serta evaluasi kegiatan tersebut diperlukan dokumen perencanaan kerja SKPD…Selengkapnya →
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini menyebabkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berpengaruh di dalam kegiatan lembaga atau instansi pemerintah. Sehingga penerapan aplikasi perkantoran berbasis elekronik harus di implementasikan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan administrasi dan pemerintahan,…Selengkapnya →
Website merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan e-government untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Dan pemanfaatan website sebagai implementasi teknologi dan komunikasi akan memberikan manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi bagi lembaga atau instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan…Selengkapnya →
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini menuntut pemerintah untuk melakukan implementasi tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen. Dan salah satunya adalah pengelolaan arsip yang merupakan tugas rutin administrasi, dengan melaksanakan pengelolaan arsip yang terintegrasi yang berbasis…Selengkapnya →
Saat ini kebutuhan akan informasi geografis di Indonesia semakin tinggi, karena informasi geografi sangat diperlukan dalam pengelolaan potensi wilayah antara lain manajemen tata guna lahan/ruangan, inventarisasi sumber daya alam, pengawasan daerah rawan bencana alam, pengelolaan lingkungan, bidang sosial budaya meliputi…Selengkapnya →
