Topik Berita: Pelatihan Pengembangan SDM
Bimtek Penatausahaan Keuangan Dana Kapitasi JKN dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKPT dan BPJS Kesehatan. Dan dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasar jumlah peserta terdaftar. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan) Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah.
Pelatihan Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perguruan Tinggi dan Pelayanan Prima dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Pada tanggal 02 s/d 04 Desember 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menugaskan 6 sdm untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pengembangan sdm dengan materi :
- Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perguruan Tinggi
- Pelayanan Prima
Pelatihan Pengembangan sdm ini sebagai salah satu upaya meningkatkan keahlian dan kompetensi, guna mengimbangi perkembangan pendidikan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya serta agar lembaga atau instansi pemerintah mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik, efektif dan efisien.
Pelatihan Manajemen Aset dari Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Salah satu pengertian manajemen aset adalah proses pengambilan keputusan dan penerapannya sesuai dengan perolehan, penggunaan, dan distribusi aset. Dan saat ini pengelolaan aset memiliki peranan strategis dalam pengelolaan Institusi yang baik. Sehingga pengelola aset harus mampu menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset mampu memberikan kontribusi optimal.
Pelatihan Penyusunan SOP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu dokumen yang disusun berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Dan di dalam pemerintahan, sangat perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah sehingga proses penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya.
Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi/pengungkapan dan evaluasi dari semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Dan semua itu menjadi bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pada tahun berikutnya.
Pelatihan Analisis Pengelolaan Data Program Kesehatan Tentang Pengelolaan Data SPM Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Sesuai dengan UU. No 36. Th. 2009 Tentang Kesehatan yaitu Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Dan salah satu indikator program sumber daya kesehatan adalah dengan tersedianya data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan serta sistem informasi kesehatan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui pemutakhiran data.
Pelatihan Keamanan Informasi (KAMI) – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Dengan pengelolaan informasi yang baik, akan menjadikan lembaga atau instansi memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Akan tetapi mengingat pentingnya arti informasi tersebut, maka lembaga atau instansi tinggi perlu melakukan kegiatan tata kelola keamanan informasi dilingkungannya. Dan salah satu tata kelola informasi tersebut dengan menggunakan sistem Keamanan Informasi (KAMI).
Pelatihan Manajemen Aset dari Fakultas Hukum UNDIP Semarang Jawa Tengah
Manajemen aset adalah sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Dan pengelolaan atau manajemen aset memerlukan proses management planning, organizing, leading dan controlling yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta mengurangi biaya (cost) secara efektif dan efisien.
Pelatihan Pengembangan SDM Penulisan Jurnalistik – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
SDM dengan kegiatan rutin publikasi informasi memerlukan kemampuan di bidang jurnalistik agar dapat menghasilkan publisitas yang berkualitas. Untuk lembaga pemerintah, kegiatan publisitas melalui beberapa tahapan, yaitu peliputan agenda lembaga, menulis press release dan kemudian menyebarluaskan kepada wartawan.
Pelatihan Pengembangan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah – Sekretariat DPR Papua Provinsi Papua
APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu, dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dan karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
Pelatihan Pengembangan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul Provinsi DIY
Pengadaan barang dan jasa adalah proses tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan maka selalu diperlukan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja pemerintah.
Pelatihan Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Tata Kelola Aplikasi – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sumatera Utara
Di era yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi. Dan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada, juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
