MENU

Topik Berita: Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA)

Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA)

Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (SIKUMPERDA) Yogya Executive School (YES Jogja) 09 Januari 2018

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah.

Salah satu fungsi DPRD adalah Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah. Proses pembentukan Perda merupakan suatu proses yang kompleks. Dimulai dari penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), proses mendapatkan persetujuan (pembahasan di DPRD dalam empat tahap), pengambilan keputusan dan pengesahan oleh Kepala Daerah.

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat, sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembentukan Perda tidak dapat dihindari lagi.