Pelatihan Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah. DPRD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fungsi DPRD adalah Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah. Proses pembentukan Perda merupakan suatu proses yang kompleks dimana rangkaian kegiatan ini dimulai dari penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), proses mendapatkan persetujuan (pembahasan di DPRD dalam empat tahap pembicaraan), pengambilan keputusan dan pengesahan oleh Kepala Daerah. Raperda harus memuat maksud dan tujuan pengaturan, dasar hukum materi yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Selain itu juga harus memperhatikan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam rancangan peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat, sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik kebangsaan. Dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah dan produktivitas serta kinerja DPRD, pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dihindari lagi.

Mengingat peranan Peraturan Daerah yg demikian penting dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, penerapan aplikasi Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) pada Sekretariat DPRD merupakan salah satu solusi untuk peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum daerah. Dengan aplikasi ini diharapkan proses pembentukan Perda akan tercipta tertib administrasi, terdokumentasi dan terarsipkan, serta produk hukum yang telah ditetapkan dapat terdistribusi dengan baik melalui jaringan. Oleh karena itu, pelatihan/bimbingan teknis Sistem Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan (SIKUMPERDA) bagi Staf Sekretariat DPRD sangatlah relevan dan diperlukan.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Materi Pelatihan

  1. Pengantar Aplikasi SIKUMPERDA
  2. Instalasi Aplikasi SIKUMPERDA
  3. Manajemen dan Pengoperasian Aplikasi SIKUMPERDA
Durasi (hari)
Peserta Minimal
Jadwal Pelatihan
3
4
7 – 9 Februari 2017
7 – 9 Maret 2017
11 – 13 April 2017
8 – 10 Mei 2017
6 – 8 Juni 2017
4 – 6 Juli 2017

Jika memerlukan waktu pelaksanaan pelatihan yang tidak tercantum pada jadwal ini silahkan mengisi form request training