MENU



Pelatihan Aplikasi Web Service – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat

Pelatihan Aplikasi Web Service Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat Oktober 2019

Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan untuk mendukung interoperabilitas (kapabilitas suatu sistem) yang dapat  berinteraksi antar sistem yang berbeda pada suatu jaringan. Jadi web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan  yang disediakan oleh suatu sistem yang memiliki web service. Dan implementasi Teknologi Web service memungkinkan sebuah aplikasi menjadi lebih kecil ukurannya, karena sebagian besar data dapat disimpan di dalam web service sehingga tidak perlu disimpan pada server lokal.

Pelatihan Teknologi Informasi – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Pelatihan Pengelolaan Website Pemerintah (BKPSDM) Kabupaten Barito Selatan Oktober 2019

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih, dengan basis e- government. Dan e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Serta menjadi salah satu komponen penting bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Karena dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan kepemerintahan yang baik, sesuai dengan INPRES No. 3 Tahun 2003.

Pelatihan GIS (Geographic Information System)

Pelatihan Teknologi Informasi GIS (Geographic Information System)

Kebutuhan informasi geografi di Indonesia semakin tak terelakkan. Informasi geografi diperlukan dalam pengelolaan potensi wilayah antara lain manajemen tata guna lahan/ruangan, inventarisasi sumber daya alam, pengawasan daerah rawan bencana alam, pengelolaan lingkungan, bidang sosial budaya meliputi industri, pertanian, kependudukan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi fenomena spasial lainnya guna mendukung perencanaan pembangunan.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah produk perundang-undangan mengenai informasi geografi. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Hal ini semakin meyakinkan bahwa informasi geografi sangat penting dalam mendasari berbagai proses dan penetapan kebijakan pembangunan.

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Gedung dan Inventarisasi Aset (SIMADURIA) – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Oktober 2019

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa setiap SKPD wajib melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang mengatur kewajiban inventarisasi nantinya dapat mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pelatihan Keamanan Informasi (KAMI) – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelatihan Keamanan Informasi (KAMI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Oktober 2019

Informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Dengan pengelolaan informasi yang baik, akan menjadikan lembaga atau instansi memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Akan tetapi mengingat pentingnya arti informasi tersebut, maka lembaga atau instansi tinggi perlu melakukan kegiatan tata kelola keamanan informasi dilingkungannya. Dan salah satu tata kelola informasi tersebut dengan menggunakan sistem Keamanan Informasi (KAMI).

Pelatihan Jurnalistik Web – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelatihan Jurnalistik Web Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Sosial Kabupaten Belitung Oktober 2019

Ilmu jurnalistik menjadikan seorang paham mengenai proses penyebarluasan informasi, kode etik jurnalistik, paham dunia media, serta mengetahui bagaimana berhubungan dengan media massa. Keahlian di bidang jurnalistik akan sangat membantu bagian humas untuk berkomunikasi dengan publik, serta mampu menulis untuk menghasilkan  berita  atau  informasi  yang  dapat  menjadikan  sebuah  organisasi  dipandang positif oleh publik. Dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada point (c) tertulis “bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.” 

Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) – Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Provinsi Jawa Timur

 

Pelatihan Perkantoran Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Provinsi Jawa Timur Oktober 2019

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Dan pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan E-Office Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang September 2019

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dokumen dan disimpan dalam suatu media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga atau institusi negara, pemerintahan daerah, dan organisasi. Dan selain itu arsip merupakan dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, serta harus disimpan dan dipelihara ditempat khusus sebagai referensi. Dalam kegiatan administrasi perkantoran, arsip terkait dengan aspek legal tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis.

Pelatihan Pemrograman Android dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelatihan Pemrograman Aplikasi Android Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung September 2019

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance), salah satunya tercermin pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberi nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. Untuk mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan instrumen salah satunya berupa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pelatihan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah September 2019

Saat ini tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sangat besar, sehingga instansi/lembaga pemerintah harus dapat mengedepankan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Pelatihan Document Management System (DMS) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang September 2019

Document Management System (DMS) adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan arsip kepegawaian dan penataan tata naskah secara sistematis. Dan saat ini menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah.

Pelatihan Manajemen Aset – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Pengembangan SDM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah September 2019

Manajemen aset adalah sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Dan pengelolaan atau manajemen aset memerlukan proses management planningorganizingleading dan controlling yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta mengurangi biaya (cost) secara efektif dan efisien.