Bimtek Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Bimtek Penyusunan Tata Kelola RBA, RSB, PPK BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Akan tetapi karena BLUD memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka unit kerja ini harus dapat merencanakan anggarannya dengan baik, transparan dan akuntabel, Sehingga Unit Kerja ini berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, karena pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang baik dan tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan Pengembangan SDM Rencana Bisnis Anggaran – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor

Pelatihan Rencana Bisnis Anggaran

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen yang memuat pedoman atau penjelasan perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Badan Layanan Umum (BLU). Dan BLU harus dapat menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Pelatihan Pengembangan SDM Administrasi Perkantoran – Ministry Of Justice Republic Democratic Timor-Leste

Pelatihan Pengembangan SDM Ministry of Justice Republic Democratic Timor Leste

Secara umum Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan yang mencakup manajemen perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan supervisi pekerjaan kantor dan pelaksanaannya. Administrasi perkantoran sangat penting dan fundamental dalam operasional sebuah lembaga/instansi terkait beberapa fungsi yaitu pengarsipan dan penggandaan dokumen atau informasi, fungsi teknis terkait keterampilan manajemen tata kelola, fungsi analisis dalam pengambilan keputusan, dan fungsi manajerial dalam pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia secara terukur. Dan terkait dengan beberapa fungsi tersebut, kegiatan yang ada pada administrasi perkantoran meliputi beberapa jenis pekerjaan yang harus mampu dikelola dengan baik di kantor seperti pengumpulan data dan informasi, pencatatan surat dan notula, penggandaan atau pencetakan dokumen, pengiriman surat, email dan pendistribusian informasi, penyimpanan arsip, komunikasi dan korespondensi, perhitungan data, dan kegiatan umum lainnya.

Pelatihan Pengembangan SDM – Kehumasan dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

Pelatihan Pengembangan SDM

Di era globalisasi saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dimana saat ini masyarakat selalu memerlukan informasi yang terbaru. Dengan adanya perubahan ini maka institusi pemerintah harus ikut berperan dengan mempersiapkan tata kelola kehumasan yang lebih baik. Karena salah satu misi kehumasan institusi pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, guna membangun kepercayaan publik (public trust) dengan efektif dan efisien sehingga hubungan atara kelembagaan dengan kemasyarakatan dapat selalu terbina dengan baik.

Pelatihan Pengembangan SDM Strategic Management and Conflict Resolution – Ministério da Solidariedade Social (MSS) Republic Democratic Timor-Leste gelombang IV

Pelatihan Manajemen Strategi

Manajemen strategi dan resolusi konflik (Management and Conflict Resolution) Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Hal ini di dalam kehidupan suatu organisasi atau institusi. Jadi konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat mengganggu, menghambat dan mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Pelatihan Teknologi Informasi Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Pelatihan Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing)

Dokumen/arsip bagi organisasi dan institusi pemerintah/swasta memerlukan perhatian dan pengelolaan yang baik dan efisien, karena dokumen-dokumen tersebut selalu diperlukan guna mendukung setiap kegiatan dan operasional organisasi atau institusi pemerintah/swasta. Pengelolaan dokumen ini merupakan proses administrasi formal yang terkait dengan aspek legal dan umumnya akan tertuang dalam bentuk dokumen atau arsip dinas tertulis.

Dirgahayu ke 71 th Republik Indonesia 1945 – 2016

Ucapan Dirgahayu RI ke 71 Yogya Execcutive School Mitra Pengembang SDM dan Teknologi Informasi 2016

Pelatihan Teknologi Informasi Jurnalistik Web – Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan Teknologi Informasi Jurnalistik Web

Jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa melalui pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran informasi menggunakan media cetak atau elektronik.

Pelatihan Teknologi Informasi Desain Grafis (Layout) – Ministry of Justice Republic Democratic Timor-Leste

Pelatihan Desain Grafis Dasar

Setiap lembaga perangkat kerja pemerintah yang berfungsi sebagai Badan Publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Dan Informasi-informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggara kegiatan Badan Publik, penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dan tetap mengacu dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Pelatihan Pengembangan SDM Ministério da Solidariedade Social (MSS) Republic Democratic Timor-Leste gelombang III Juli 2016

Pelatihan SDM MSS Timor Leste

Lembaga Pemerintah yang khusus menangani permasalahan sosial memiliki tugas untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat agar menjadi berkesejahteraan sosial.  Dan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.  Agar tujuan kesejahteraan sosial masyarakat dapat terpenuhi maka lembaga tersebut harus menyusun strategi perubahan sosial terencana yang secara profesional didesain untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan mulai pada tingkat komunitas atau kelompok.

Bimbingan Teknis Operator SIMASDA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – Kabupaten Penajam Paser Utara

Bimbingan Teknis aplikasi berbasis web SIMASDA

Pemanfaatan dan pengelolaan aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah sering menjadi sorotan. Oleh karena itu pencatatan, pengklasifikasian, pengarsipan dokumen, pencarian dan pelaporan aset harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan cepat dan tepat. Karena adanya manfaat finansial dan ekonomi dari aset atau barang daerah yang bisa diperoleh di  masa yang akan datang, serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Presentasi E-Government di Bidang Kepegawaian Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste

Presentasi Aplikasi Kepegawaian CFP Timor Leste

Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Yogya Executive School “YES” berkesempatan mempresentasikan Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian kepada Comissāo da Funcāo Publica Republic Democratic Timor-Leste di gedung Yogya Executive School “YES”. Aplikasi E-Government di Bidang Kepegawaian berguna agar pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif, yang selalu berhubungan dengan data baik dalam bentuk cetak maupun data elektronik dapat dikelola dengan semakin efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data kepegawaian.