Bimbingan Teknis Kearsipan Elektronik (E-Filing) dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Kapuas Provinsi provinsi Kalimantan Tengah
Arsip memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau instansi pemerintah, dan pengelolaan arsip merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga atau instansi. Sehingga pengelolaan arsip merupakan kegiatan administrasi formal rutin yang terkait dengan aspek legal dan tertuang dalam bentuk dokumen dinas tertulis. Dan karena kemajuan Teknologi Informasi saat ini serta keharusan penerapan e-goverment di bidang kearsipan, maka implementasi kearsipan elektronik bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban dan kebutuhan.
Pelatihan Teknologi Informasi – Web Programming dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
Kemajuan teknologi informasi saat ini yang sangat pesat, menuntut penerapan pemerintahan elektronik atau e-government di lingkungan instansi atau lembaga pemerintah harus dipercepat agar dapat segera mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan dasar Kepmenkominfo No. 57 Tahun 2003), maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi, dan salah satu langkah yang relevan dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan membuat website serta mengembangkan website tersebut dengan menambahkan beberapa layanan berupa aplikasi yang dapat diakses oleh publik.
Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi/pengungkapan dan evaluasi dari semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Dan semua itu menjadi bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pada tahun berikutnya.
Pelatihan Administrator Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP) dari Dinas Pendidikan (DISDIK) Provinsi Papua
Pengelolaan kantor yang baik dan modern (sesuai dengan kemajuan teknologi informasi) akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas Instansi Pemerintah secara keseluruhan, karena kantor merupakan pusat sistem administrasi. Sehingga dengan implementasi proses administrasi berbasis elektronis yang memanfaatkan fasilitas jaringan intranet dan internet akan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran baik internal kantor sendiri maupun publik.
Pelatihan Jaringan Komputer Linux dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Yogyakarta
Saat ini di dalam penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan di hampir semua lembaga atau instansi pemerintah telah memiliki dukungan jaringan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, bahkan sebagian besar sudah menerapkan e-Government. Akan tetapi inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur TIK tiap lembaga atau instansi pemerintah bisa tidak sama karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK-nya. Dan dengan adanya kewajiban penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) maka pemanfaatan teknologi informasi di dalam kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan.
Pelatihan Desain Grafis Untuk Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Promosi Kesehatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari oleh untuk dan bersama masyarakat, agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan diperlukan instrumen berupa media informasi baik cetak maupun elektronik.
Pelatihan Analisis Pengelolaan Data Program Kesehatan Tentang Pengelolaan Data SPM Bidang Kesehatan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Sesuai dengan UU. No 36. Th. 2009 Tentang Kesehatan yaitu Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Dan salah satu indikator program sumber daya kesehatan adalah dengan tersedianya data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan serta sistem informasi kesehatan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui pemutakhiran data.
Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Data dan informasi memilik peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yg akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral.
Pelatihan SKP Elektronik dari Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Papua
SKP yang merupakan pengganti DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai. Sehingga dalam SKP, penilaian prestasi kerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kemudian dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini pengelolaan SKP memerlukan sebuah instrumen berbasis teknologi informasi agar pengelolaan SKP dapat lebih tepat, cepat serta lebih baku.
Pelatihan Aplikasi Web Service dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat
Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan untuk mendukung interoperabilitas (kapabilitas suatu sistem) yang dapat berinteraksi antar sistem yang berbeda pada suatu jaringan. Jadi web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan yang disediakan oleh suatu sistem yang memiliki web service. Dan implementasi Teknologi Web service memungkinkan sebuah aplikasi menjadi lebih kecil ukurannya, karena sebagian besar data dapat disimpan di dalam web service sehingga tidak perlu disimpan pada server lokal.
Pelatihan Pengelolaan Website dan Pelatihan Web Programming dari BKPSDM Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih, dengan basis e- government. Dan e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Serta menjadi salah satu komponen penting bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Karena dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan kepemerintahan yang baik, sesuai dengan INPRES No. 3 Tahun 2003.
Pelatihan GIS (Geographic Information System)
Kebutuhan informasi geografi di Indonesia semakin tak terelakkan. Informasi geografi diperlukan dalam pengelolaan potensi wilayah antara lain manajemen tata guna lahan/ruangan, inventarisasi sumber daya alam, pengawasan daerah rawan bencana alam, pengelolaan lingkungan, bidang sosial budaya meliputi industri, pertanian, kependudukan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi fenomena spasial lainnya guna mendukung perencanaan pembangunan.
Pemerintah telah menerbitkan sejumlah produk perundang-undangan mengenai informasi geografi. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Hal ini semakin meyakinkan bahwa informasi geografi sangat penting dalam mendasari berbagai proses dan penetapan kebijakan pembangunan.
