Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan (e-Government) mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya.
Pelatihan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (SIMDATA-INFO) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Pentingnya data statistik dihadirkan sebagai salah satu instrumen akan membantu pemerintah dan juga pihak swasta, khususnya yang akan berinvestasi maupun untuk riset serta penelitian. Data-data statistik tersebut adalah data statistik sektoral dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Pelatihan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (SIMDATA-INFO) dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Perpaduan antara teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi disebut dengan sistem informasi. Dan sistem informasi tersebut memiliki data yang berfungsi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan bagi suatu institusi pemerintah.
Pelatihan E-Office – Penatausahaan Persediaan Elektronik (SIMTORI) – Inspektorat & Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. BMN dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tetap, serta BMN yang termasuk dalam kategori aset lancar adalah persediaan. Dengan adanya perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan sistem tata kelola baru, yaitu best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya.
Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kinerja Tahunan (SIM-RKT) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Jadi rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik.
Pelatihan Pengembangan SDM – Cyber Public Relation – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sumatera Utara
Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, aktivitas Public relation tidak hanya dilakukan secara koventional melalui tatap muka, namun dapat juga dilakukan melalui media online. Sehingga pemanfaatan media online seperti internet, web, sosial media untuk mengefektifkan kinerja PR disebut sebagai Cyber Public Relation.
Pelatihan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
Inhouse Training Komputerisasi Kearsipan Elektronik (e-Filing) – Politeknik Lp3i Jakarta
Administrasi merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap personil dalam sebuah instansi, dan bila masih menyimpan atau mengarsipkan dokumen secara konvensional dalam bentuk fisik, maka akan menghadapi hambatan dalam pencarian kembali dokumen, serta memerlukan tempat penyimpan arsip yang semakin membesar. Dan saat ini dengan adanya perkembangan yang cepat dibidang teknologi informasi, dikembangkan suatu sistem pengarsipan dokumen yang disebut dengan kearsipan elektronik.
Pelatihan E-Office Kearsipan Elektronik (E-Filing) – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
Saat ini pengelolaan arsip secara konvensional sangat dirasakan memiliki banyak kekurangan, karena dengan lalu lintas dokumen antar unit kerja yang berkembang menjadi sangat besar, memerlukan upaya yang semakin besar pula dalam pengelolaanya. Oleh karena itu dengan adanya perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi muncullah sistem pengelolaan arsip dalam bentuk digital/elektronik, sehingga arsip dapat diakses dengan cepat mudah dan selalu up to date.
Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Web Desain Tingkat Menengah – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
Mengembangkan organisasi pemerintah berbasis Teknologi Informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting. Karena Teknologi Informasi merpakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, serta mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu. Dan untuk dapat menyampaikan informasi kepada publik dengan baik, diperlukan website dinamis dan interaktif. Hal ini tercantum pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pelatihan Pengembangan SDM – Pelayanan Prima dan Public Speaking – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
Saat ini Pelayanan Prima merupakan standar pelayanan yang berlaku yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta yang merupakan suatu kewajiban institusi tersebut sebagai mitra masyarakat. Sehingga institusi pemerintah atau swasta harus memiliki standar pelayanan sesuai tugas dan fungsinya agar tingkat keprimaan pelayanan dapat diukur, karena kepuasan publik ini merupakan salah satu ukuran berkualitas atau tidaknya pelayanan tersebut.
