Pelatihan E-Office SKP Elektronik – Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Penilaian kinerja bagi (ASN) Aparatur Sipil Negara, adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Aparatur Sipil Negara. SKP atau Sasaran Kerja Pegawai adalah merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan Penyelenggaraan SKP yang baik dan akuntabel akan mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai, dan akan membawa perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Pelatihan E – Office Kearsipan Elektronik (E – Filing) – Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern adalah pemanfaatan teknologi melalui penerapan e-government dalam mengelola arsip secara tertib dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan, bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Pelatihan Teknologi Informasi (TI) – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat
Implementasi teknologi informasi pada instansi atau lembaga pemerintah tidak akan terlepas dari perkembangan sistem administrasi pemerintahan. Dan implementasi teknologi informasi itu sendiri menjadi bagian dari suatu pengembangan sistem informasi, yang kadang berkaitan dengan peralatan komputer dan telekomunikasi. Sehingga aplikasi untuk bidang administrasi perkantoran diperlikan untuk menunjang pekerjaan rutin setiap hari.
Pelatihan Pengembangan SDM Penulisan Jurnalistik – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
SDM dengan kegiatan rutin publikasi informasi memerlukan kemampuan di bidang jurnalistik agar dapat menghasilkan publisitas yang berkualitas. Untuk lembaga pemerintah, kegiatan publisitas melalui beberapa tahapan, yaitu peliputan agenda lembaga, menulis press release dan kemudian menyebarluaskan kepada wartawan.
Pelatihan Perkantoran Elektronik (E Office) – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi/lembaga. Dan untuk mengelola sdm diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan agar organisasi/lembaga dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya sesuai kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif. Dan didalam konteks pemerintahan, maka sdm/pegawai merupakan alat penggerak segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan.
Pelatihan Pengembangan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah – Sekretariat DPR Papua Provinsi Papua
APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu, dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dan karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
Pelatihan Teknologi Informasi (TI) Pengelolaan Website Pemerintah – Sekretariat DPR Papua Provinsi Papua
Saat ini jaringan internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan, organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Dan di dalam bidang pemerintahan, jaringan internet dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai suatu sistem informasi untuk mempermudah tugas-tugas pemerintah. Sesuai dengan Kepmenkominfo No. 57 Tahun 2003 pemerintah daerah diharuskan membuat website sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan pelayanan informasi pemerintah kepada masyarakat melalui jaringan internet.
Pelatihan Pengembangan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul Provinsi DIY
Pengadaan barang dan jasa adalah proses tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan maka selalu diperlukan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja pemerintah.
Pelatihan E Office E-Filing – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Arsip merupakan bagian penting dari suatu organisasi, kantor atau lembaga, karena arsip merupakan salah satu administrasi formal yang terkait dengan aspek legal dan tertuang dalam bentuk dokumen. Dan untuk mempermudah pengelolaan arsip tersebut, saat ini kantor atau lembaga harus memanfaatkan teknologi informasi dengan cara membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media menjadi media elektronik.
Pelatihan Teknologi Informasi Geographic Information System (GIS) – Politeknik Negeri Lampung Provinsi Lampung
Pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global, dan pendidikan dibangun dengan keterkaitan secara fungsional di berbagai bidang. Untuk mempercepat perkembangan lingkungan pendidikan yang strategis diperlukan suatu instrumen yang secara efektif dapat memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data menjadi suatu informasi. Dan salah satu sistem yang dapat menganalisa data dan kemudian memetakan hasilnya adalah dengan Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG).
Pelatihan Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Tata Kelola Aplikasi – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sumatera Utara
Di era yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi. Dan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada, juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
