MENU

Topik Berita: Pelatihan Perkantoran Elektronik

Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Gedung dan Inventarisasi Aset (SIMADURIA) – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Oktober 2019

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, sangat dibutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa setiap SKPD wajib melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan yang mengatur kewajiban inventarisasi nantinya dapat mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi TV Info Publikasi (SIATIKA) – Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Provinsi Jawa Timur

 

Pelatihan Perkantoran Elektronik Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar Provinsi Jawa Timur Oktober 2019

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Dan pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Pelatihan Sistem Penjagaan Otomatis Pelayanan Kepegawaian (SIJAGOAN) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah September 2019

Saat ini tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sangat besar, sehingga instansi/lembaga pemerintah harus dapat mengedepankan birokrasi yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Pelatihan Document Management System (DMS) – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Perkantoran Elektronik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang September 2019

Document Management System (DMS) adalah salah satu instrumen yang diperlukan dalam pengelolaan arsip kepegawaian dan penataan tata naskah secara sistematis. Dan saat ini menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah.

Pelatihan E – Office Kearsipan Elektronik (E – Filing) – Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Pelatihan E - Office Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru September 2019

Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern adalah pemanfaatan teknologi melalui penerapan e-government dalam mengelola arsip secara tertib dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan, bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelatihan Perkantoran Elektronik (E Office) – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

PELATI~1

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi/lembaga. Dan untuk mengelola sdm diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan agar organisasi/lembaga dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya sesuai kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif. Dan didalam konteks pemerintahan, maka sdm/pegawai merupakan alat penggerak segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pelatihan Perkantoran Elektronik Sasaran Kinerja Pegawai – Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Pelatihan Perkantoran Elektronik DINKES Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Juli 2019

SKP atau Sasaran Kerja Pegawai merupakan salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu dan pejabat Struktural (Eselon I – Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP.

Pelatihan E Office Pengolahan Data Statistik Sektoral dan Penyajian Informasi dengan SIMDATA-INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Pelatihan Aplikasi SIMDATA-INFO Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Juli 2019

Sekarang ini pemerintah daerah memerlukan data daerah atau data statistik sektoral yang tepat dan akurat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbgai program dan kegiatan pembangunan. Dan selain itu data statistik sektoral akan memberikan pemahaman dan persepsi bersama untuk sebuah keakuratan dan kelengkapan data statistik daerah dengan lebih cepat.

Pelatihan Perkantoran Elektronik E Filing – PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Pelatihan Perkantoran Elektronik PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Kabupaten Sidoarjo Juli 2019

Administrasi merupakan kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap bagian dalam sebuah lembaga/instansi, dan saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang admnistrasi tidak dapat dihindarkan lagi. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi di bidang administrasi adalah implementasi kearsipan elektronik. Sistem kearsipan elektronik pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan sistem kearsipan konvensional.

Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral (SIMDATA-INFO) – Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Provinsi Sulawesi Selatan

Pelatihan Perkantoran Elektronik DISKOMINFO Provinsi Sulawesi Selatan Juli 2019

Statistik sektoral adalah statistik yang implementasinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dan data tersebut menjadi acuan untuk menyusun sebuah perencanaan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.

Pelatihan E Office SKP Elektronik – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Pelatihan E Office Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Murung Raya Juni 2019

Penilaian dan penyusunan sasaran kerja pegawai saat ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis karena hasil dari SKP yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja selanjutnya. Oleh karena itu sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka penyusunan dan pengelolaan sasaran kerja pegawai sebaiknya mengimplementasikan aplikasi atau Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai Elektronik (E-SKP).

Pelatihan Perkantoran Elektronik Pengelolaan Data Statistik Sektoral – DISKOMINFO dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, DISKOMINFO Kabupaten Karawang, dan DISKOMINFO Kabupaten Barito Selatan

Pelatihan Aplikasi Perkantoran Elektronik untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral DISKOMINFO Juni 2019

Data statistik sektoral adalah data statistik yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi/lembaga  pemerintah tertentu, dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan. Sehingga Badan Pusat Statistik yang bertugas menyediakan data statistik dasar yang selanjutnya diolah menjadi data statistik sektoral oleh instansi/lembaga pemerintah atau masyarakat umum untuk penelitian atau tugas dan tujuan tertentu.